| JAKARTA Pemerintahan baru pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang diharapkan lebih baik lagi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla. Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Ryaas Rasyid menyatakan bahwa proses pergantian pemerintahan pasca reformasi menunjukan grade yang cenderung meningkat. Dimata mantan Menteri Otonomi Daerah ini, kepemimpinan nasional terus mengalami peningkaan dari kepemimpinan Abdurahman Wahid (Gus Dur) hingga Presiden Susillo Bambang Yudhoyona (SBY). Meskipun kepemimpinan Gus Dur mampu meletakan fondasi proses demokrasi, jika dibandingkan dua presiden penerusnya, era Gus Dur merupakan yang terburuk. “Sistem pemerintahannya paling tidak rapi dan tidak stabil karena berulang kali terjadi pergantian kabinet,” ujarnya di kantor redaksi Harian Seputar Indonesia (SINDO), jumat (8/8) lalu. Menurut dia pemerintahan Megawati sedikit lebih baik dari Gus Dur karena Mega mampu menciptakan kestabilan politik. Namun kelemahan pemeritahan Megawati adalah kurangnya komunikasi sehingga terkesan pemerintahan yang tertutup. Ryaas menyatakan, penggantian dari Megawati ke SBY memberikan harapan baru bagi masyarakat karena komunikasinya dianggap berhasil. Hanya SBY merasa dirinya yang paling hebat sehingga menimbulkan koordinasi yang kurang bagus di tubuh pemerintah. Selain itu SBY mempunyai kelemahan kurang tegas dalam mengambil keputusan. “Banyak upacara tetapi sedikit perubahan. Banyak rapat tetapi sedikit keputusan,” ujarnya. Dia menilai meski SBY lebih bagus dari Mega, SBY gagal membentuk organisasi pemerintahan yang ramping, efisien, profesioanal, dan produktif. “kalau sekarang jumlah menteri di kabinet saja ada 34, sama dengan jumlah porpol. Jumlah ini mirip dengan kabinet padat karya karena direkrut bukan berdasarkan kompetensinya,” selorohnya. Ke depan, pakar pemerintahan dan otonomi daerah ini mendorong agar pemerintahan yang baru agar memenuhi tiga ukuran, yakni kepemimpinan yang baik, manajemen dan sistem administrasi yang bersih, serta program prioritas berdasarkan kebutuhan rakyat. “Pemimpin yang baik itu berarti harus cerdas, amanah, dan jujur, sedang administrasi yang bersih artinya efectif, efisien, akuntabel, profesional, produktif dan efektif,” katanya. Sementara itu program prioritas berdasarkan kepentingan rakyat artinya membawa rakyat masuk kepemerintahan dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. “Rakyat dan kepentingan rakyat harus selalu hadir dan menjadi referensi utama dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan,” ujarnya. Ryaas yang didampingi para pengurus DPN PDK, menilai persoalan yang di hadapi bangsa ini belum adanya tiga ukuran tersebut. Karena itu, PDK sebagai partai merasa punya tanggung jawab moral terhadap kondisi ini. “Jadi, PDK memang lahir karena ingin mengorekasi keadaan pemerintahan saat ini. Kalau sudah baik ngapain juga bikin partai,” ungkapnya. Selama ini perekrutan menteri dinilai sekedar menampung perwakilan partai. “perekrutan ini menjadi alat transaksi politik, organisasi pemerintahan sekarang sangat gemuk akibat tingginya kompromi pembagian kekuasaan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPN PDK Joseph Renyut menyatakan, dengan menawrakan perbaikan pada system pemerintahan, PDK mencoba untuk menjadi parpol modern dan tetap menyasar pada pemilih rasional. “Semua yang mencari terobosan rasional pasti mempertimbangkan PDK,” tandasnya. |
